Bangun Kantor Baru di Lombok dan Sulteng, Kejagung Minta Tambah Anggaran

24-10-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI John Kenedy Aziz. Foto: Geraldi/jk

 

Kejaksaan Agung mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 737,171 miliar untuk tahun anggaran 2019 kepada Komisi III DPR RI. Anggaran tambahan itu salah satunya ditujukan untuk membangun kembali kantor kejaksaan yang baru di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat bencana gempa bumi beberapa waktu lalu.

 

Hal itu terungkap saat Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pimpinan Polri, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

 

Anggota Komisi III DPR RI John Kenedy Aziz saat berbicara dalam rapat tersebut mengatakan, tambahan anggaran itu urgen untuk diperjuangkan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. “Itu urgen untuk disetujui,” ucapnya kepada Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir yang sedang memimpin rapat.

 

Sementara dalam pagu anggaran RAPBN 2019, Kejagung mendapat alokasi sebesar Rp 6,346 triliun. Anggaran untuk membangun kantor kejaksaan di dua provinsi yang terkena musibah itu sendiri sebesar Rp722,930 miliar dari tambahan anggaran Rp 737 miliar tersebut. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...
DPR Respons Permohonan Uji Materiil UU tentang Pendidikan Tinggi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Kuasa Hukum DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengatakan putusan Mahkamah...
Legislator Berharap Hakim MK Mampu Menjaga Konstitusi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI pada hari ini menggelar fit and proper test terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi...
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Mahkamah...